Respon Aksi Mahasiswa, DPRD Ende Ikut Tolak Kenaikan Harga BBM

  • Bagikan
DEMO. Aksi elemen mahasiswa di DPRD Ende menuntut pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi. (FOTO: Lexi Seko/TIMEX)

ENDE, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung (PMKRI dan GMNI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Flores, Kamis (8/9) menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Para mahasiswa tersebut melakukan konvoi disejumlah jalan utama di kota Ende. Mereka juga melakukan orasi di depan kantor Bupati dan DPRD Ende. 

Seperti disaksikan TIMEX, di kantor DPRD Ende, para mahasiswa melakukan orasi dan menuntut agar DPRD Ende bersikap menolak kenaikan BBM tersebut. Sempat terjadi adu mulut antara massa mahasiswa dengan Ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso. 

Ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso meminta agar para mahasiswa bisa turun dari mobil komando dan selanjutnya menyampaikan secara baik aspirasi mereka. Namun mereka menolak dan berharap agar segera menyampaikan sikap politik saat itu juga. 

"Seperti teman-teman HMI, setelah berorasi mereka datang menyerahkan aspirasi dan kami terima. Mari kita turun dan berbicara," pinta politikus yang akrab disapa Fery Taso itu. Namun permintaan tersebut ditolak para mahasiswa. Peserta aksi terus menuntut agar DPRD segera bersikap menolak kenaikan BBM tersebut. 

Karena DPRD merupakan perwakilan fraksi-fraksi yang juga perpanjangan tangan partai, maka Ketua DPRD meminta waktu kepada mahasiswa untuk berbicara dengan fraksi baru menyatakan sikap.

"Setelah berdiskusi dengan fraksi maka kami bersepakat untuk menolak kenaikan BBM. Disini ada Fraksi NasDem, Golkar, dan teman-teman fraksi lainnya. Ini hasil kesepakatan politik kami. Kami menyatakan menolak kenaikan BBM," ujar politikus PDI Perjuangan ini. 

Pernyataan sikap politik dari DPRD Ende disambut hangat para mahasiswa peserta aksi. Mereka berharap agar segera menyampaikan sikap politik tersebut ke lembaga yang lebih tinggi. 

Dalam aksi itu, para mahasiswa mendesak Pemerintahan RI untuk membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Selain itu harus menindak tegas para mafia BBM. Mereka juga mendesak Pemerintah mengawasi dan memastikan harga BBM, sembako, dan barang kebutuhan masyarakat lainnya. (Kr7)

Editor: Marthen Bana

  • Bagikan