JAKARTA, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menjamin stabilitas keamanan pascapemilu. Berbagai kemungkinan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan rekapitulasi suara telah diantisipasi.
Keterangan itu disampaikan Hadi seusai memimpin rapat bersama panglima TNI, Kapolri, kepala BIN, Jaksa Agung dan Kepala Staf Presiden, Jumat (15/3).
Hadi menyampaikan bahwa tahapan pemilu terus dikawal. Mulai rekapitulasi suara, pengumuman dan penetapan hasil, sampai sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). ’’Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan aman, damai dan berkualitas,’’ ungkap dia.
Karena itu, seluruh pemangku kewenangan terus berkoordinasi, memantau perkembangan situasi terkini di daerah dan nasional. Dari sana, disusun langkah antisipasi. ’’Guna mengantisipasi potensi, permasalahan dan kerawanan yang mungkin terjadi,’’ terang Hadi.
Pemerintah berharap penetapan hasil pemilu oleh KPU tidak meleset dari jadwal. Yakni, Rabu (20/3) pekan depan. Berdasar informasi yang dia terima, potensi pergerakan massa jelang momen itu terpantau belum signifikan. ’’Skalanya masih kecil menuju sedang,’’ imbuhnya.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sepakat dengan Menko Polhukam. Setiap ketidakpuasan atas hasil pemilu harus disalurkan sesuai mekanisme yang tersedia. Dia juga angkat bicara soal kabar dari TPN Ganjar-Mahfud yang berniat menghadirkan seorang kapolda sebagai saksi di MK. ’’Kalau memang ada ya boleh-boleh saja. Tapi, kan harus ada buktinya,’’ ucap Sigit.
Hingga kemarin sore, proses rekapitulasi nasional telah menuntaskan 31 provinsi. Pasangan Prabowo-Gibran unggul di 29 provinsi, disusul pasangan Anies-Muhaimin yang unggul di dua provinsi. (syn/c7/bay/jpg/ays)
