JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID – Dalam hitungan bulan, presiden baru terpilih akan dilantik. Kini, salah satu program prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah ditetapkan alokasi anggarannya mencapai Rp 71 triliun pada 2025.
Kepastian itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (24/6). Ani -sapaan Menkeu- menjelaskan, pemerintah telah melakukan konsultasi dan komunikasi dengan presiden terpilih.
’’Presiden terpilih, bapak Prabowo, telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama pemerintahan beliau 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025,’’ ujarnya dalam konferensi pers di gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, kemarin.
Ani melanjutkan, jumlah Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan KEM-PPKF bersama DPR, yaitu defisit RAPBN 2025 antara 2,29 persen-2,82 persen dari PDB.
Secara teknis, anggaran tersebut untuk sementara akan masuk pos cadangan yang akan dikelola oleh bendahara umum negara (BUN). Menkeu belum memastikan badan dan kementerian yang ditunjuk untuk mengelola anggaran tersebut. ’’Eksekusi alokasi anggaran nantinya akan ditetapkan oleh Prabowo dan timnya,’’ jelas dia.
Anggaran untuk program prioritas Prabowo–Gibran tersebut sudah ditetapkan dalam postur anggaran tahun depan, namun belum ditetapkan pengelolanya karena masih dalam proses sinkronisasi penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2025 dan penyesuaian nota keuangan APBN tahun ini.
Ani menjelaskan, penyusunan RUU akan selesai pada pertengahan Agustus dan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus 2024. Selama penyusunan, pemerintah akan memantau dan terus berkoordinasi dengan presiden terpilih dan tim yang menyusun program tersebut. ’’Apakah sudah menetapkan dalam bentuk program mana eksekutornya siapa, kalau belum ya berarti dicadangkan dalam BUN,’’ jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Menkeu menekankan, range defisit maupun rasio utangnya juga akan tetap terjamin sesuai batas aman dalam Undang-undang Keuangan Negara. ’’Jadi saya ingin tegaskan lagi APBN dikelola hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya. Karena ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent dan hati-hati,’’ tutur dia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk tahap pertama sebesar Rp 71 triliun sudah memperhitungkan beberapa indikator. Di antaranya yakni berdasarkan prioritas daerah maupun jumlah penerimanya.
’’Itu sudah dapat kalkulasi berdasarkan prioritas daerah, kemudian indeks dan jumlah (penerima),’’ jelas dia pada kesempatan yang sama.
Ketum Partai Golkar itu menyebut, daerah yang akan menjadi fokus program makan bergizi gratis salah satunya akan menyasar daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) terlebih dahulu.
Airlangga meyakini bahwa program makan siang gratis tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Hanya saja, ia belum memperhitungkan seberapa besar dampaknya terhadap produk domestik bruto (PDB).
’’Ya tentu (punya dampak ekonomi), kita kan baru bicara amplop besarnya. Nanti teknisnya akan ada penjelasannya di dalam RUU nanti,’’ katanya.
Pada kesempatan yang sama, anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono belum dapat memastikan teknis penyaluran anggaran makan bergizi gratis. Dia menyebut, seluruh proses dan total jumlah alokasi masih dipikirkan secara internal.
’’Semua pertanyaan mengenai total jumlah, prosesnya seperti apa dan sebagainya, ini sedang dipikirkan secara internal. Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu. Setelah siklus APBN ini selesai, di sana kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis menyangkut program tersebut,’’ tutur pria yang akrab disapa Tommy itu.
Thomas mengungkapkan, pihaknya berkomitmen menjalankan program makan siang gratis secara bertahap. Tentunya dengan mengedepankan belanja yang berkualitas.
’’Kuncinya bertahap, tapi juga tentu dengan prinsip belanja yang berkualitas yang tentunya kita ingin mencapai target 100 persen secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama,’’ jelas dia.
Pria yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto itu menegaskan pihaknya tidak mungkin menaikkan rasio utang hingga 50 persen untuk membiayai belanja prioritas Prabowo-Gibran.
’’Defisit itu terjamin (tidak akan melebar). Kemudian rasio utang terhadap PDB yang mungkin pernah dikatakan sudah kami rencanakan di atas 50 persen dan sebagainya, itu tidak mungkin,’’ katanya. (dee/jpg/ays/dek)
