JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak lepas dari kebijakan pemangkasan anggaran. Anggaran 2025 Kemenhut dikepras sebesar Rp 1,217 triliun atau setara 24 persen dari pagu awal. Di tengah pemangkasan anggaran, Kemenhut tetap fokus meningkatkan produktifitas hutan dan hilirisasi hasil hutan.
Kesepakatan besaran efisiensi anggaran Kemenhut ditetapkan di Komisi VI DPR pada Kamis (13/3) malam. Menhut Raja Antoni memastikan pasca efisiensi anggaran pihaknya berkomitmen tetap mencapai target kerja yang ditentukan.
"Efisiensi ini menuntut langkah-langkah strategis untuk tetap mencapai target pembangunan kehutanan secara optimal," katanya.
Dia menjelaskan, belanja tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi akan dipergunakan untuk memperkuat produktifitas hutan dan hilirisasi hasil hutan. Tujuannya untuk pemerataan pembangunan wilayah.
Untuk di ketahui pagu Kemenhut pada 2025 ini, semula sebesar Rp 5,158 triliun. Dengan rincian belanja pegawai Rp 2,25 triliun, belanja operasional barang Rp 764 miliar, dan belanja non operasional Rp 2,137 triliun.
Sesuai Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, Kemenhut mendapatkan mandat untuk efisiensi sebesar Rp 1,217 triliun. Sehingga Kemenhut dapat menggunakan 76,4 persen anggaran dari pagu DIPA 2025, yaitu sebesar Rp 3,941 triliun.
Raja memastikan mereka tetap berkomitmen memperkuat kebijakan strategis Kementerian Kehutanan. Kebijakan strategis itu diantaranya, Hutan untuk cadangan pangan, energi dan air. Kemudian upaya hilirisasi aren untuk bioetanol. Serta digitalisasi tata kelola hutan dan pembayaran non tunai (cashless payment).
"Dalam kondisi keterbatasan anggaran, kami tetap berkomitmen memperkuat kebijakan strategis Kementerian Kehutanan," ujar politus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Raja menilai efisiensi itu membuat seluruh pihak lebih inovatif dalam menjalankan program kehutanan. Dia menyebut dukungan, masukan, dan saran dari Komisi IV DPR sangat diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kemenhut.
"Kami menyadari bahwa efisiensi ini menuntut kita semua untuk lebih inovatif dalam menjalankan program kehutanan," tutur Raja.
Dia juga memohon dukungan Komisi IV DPR terhadap program kerja Anggaran Kemenhut tahun 2025. Seluruh arahan, saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan tahun ini. (jpc/thi/dek)
