LABUAN BAJO, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Memasuki masa reses persidangan III, Komisi VIII DPR-RI dan Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama melakukan pengecekan pencairan bantuan sosial di tiga kota. Secara serentak, pencairan bansos dilakukan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Bantuan sosial merupakan program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan. Begitu pentingnya peran bansos, maka dalam percepatan pencairan bansos tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir secara langsung ke beberapa daerah.
Senin (21/2), Mensos Tri Rismaharini hadir di Pasuruan dan Probolinggo. Dalam kesempatan sama, secara serentak, Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi VIII DPR RI hadir bersama-sama pejabat tinggi madya (Eselon I) Kemensos di tiga kota.
Di Ternate, hadir Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, di Labuan Bajo hadir Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Pepen Nazaruddin, dan di Medan hadir Kepala Badan Penelitian dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial (BP3KS), Hartono Laras.
Untuk bansos tahun 2021, di beberapa daerah, Mensos menemukan masih banyak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum tersalur. Penyebabnya adalah ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak hadir, ada yang sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat, dan tidak ditemukan.
Meskip demikian, bersamaan dengan itu, bansos tahun 2022 juga dilakukan pencairan. Mensos mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan, agar proses salur bansos tidak melebihi bulan Maret 2022. Bila bansos tidak tersalurkan hingga Maret 2022, maka secara otomatis uangnya akan kembali ke negara.
“Ya karena kalau enggak selesai bulan Maret uangnya akan kembali ke negara. Dengan kata lain, masyarakat pra-sejahtera tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut,” kata Mensos Tri Rismaharini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/2).
Sementara itu, penyaluran bansos di Mabar berlangsung di kantor bupati setempat, dipimpin langsung Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto. Hadir di acara tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII, Tb. Ace Hasan Syadzily, Anggota Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, Achmad, Paryono, Hj. Lisda Hendrajoni, dan Muhamad Ali Ridha.
Para legislator Senayan ini mengecek langsung pencairan bantuan dan menyerahkan bantuan ATENSI. Di Mabar, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 tahun 2022 menjangkau 16.142 KPM senilai Rp15.030.900.000. Penyaluran bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako bulan Januari-Maret 2022 menjangkau 13.258 KPM dengan nilai Rp 7.954.800.000.
Kemudian untuk penyaluran BPNT tahun 2021 telah menjangkau sebanyak 1.172 KPM. Program bantuan sosial ATENSI untuk anak yatim, piatu, dan yatim-piatu (Yapi) yang orangtuanya meninggal karena Covid-19 sebanyak 16 orang senilai Rp 7.400.000. Sebanyak 13 anak Yapi yang orangtuanya meninggal karena Covid-19 mendapatkan bantuan nutrisi senilai Rp 3.900.000.
Disalurkan pula bantuan paket ODGJ kepada sebanyak 11 orang senilai Rp 5.500.000. Untuk penyandang disabilitas fisik diberikan bantuan berupa kursi roda sebanyak 6 unit senilai Rp10.800.000, dan untuk penyandang disabilitas netra berupa tongkat adaptif sebanyak 10 unit.
Di Kota Medan, penyaluran bansos dihadiri oleh 12 anggota Komisi VIII dipimpin oleh Hj. Endang Maria Astuti. Hadir anggota Komisi VIII IGN Kesuma Kelakan, I Komang Koheri, M. Hasbi Asyidiki Jayabaya, Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, M. Husni, Delmeria, Hj Sri Wulan, H Hasani Bin Zuber, Buchori Yusuf, dan Syaiful Rasyid.
Dalam kunker tersebut dilakukan pencairan bantuan PKH tahun 2022 untuk tahap I di wilayah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 190.981 KPM dan secara simbolis untuk Kota Medan sebanyak 34.292 KPM dengan nilai Rp26.999.550.000.
Diserahkan pula bantuan Program Kewirausaan (prokus) bagi 12 Pondok Pesantren sebesar Rp507.370.700, bantuan untuk Yapi sebanyak 20 orang dari Sentra Bahagia dan Sentra Insyaf Medan. (*/aln)
