RUTENG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Peranan penyelenggara Pemilu, seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam hajatan Pemilu 2024, sangat penting. Pemilu diibaratkan sebagai pertandingan, dan PPS sebagai wasit yang menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas.
"Tidak ada pertandingan kalau tidak ada wasit. Tetapi bukan asal wasit. Wasit yang paham aturan. Sehingga mari membaca aturan dengan baik. Sehingga menghasilkan Pemilu yang berkualitas," ujar Bupati Manggarai, Hery Nabit, saat menghadiri acara pelantikan ratusan anggota PPS se-Kabupaten Manggarai, Selasa (24/1).
Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota PPS dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manggarai, Thomas Aquino Hartono, bertempat di gedung Manggarai Convention Center (MCC), Kecamatan Langke Rembong. Hadir anggota komisioner KPU, Forkopimda, dan undangan lainya.
Bupati Hery Nabit mengatakan, penguasaan atas aturan-aturan oleh penyelenggara Pemilu tentu akan menjadi penuntun dalam kerja-kerja penyelenggaraan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan nanti. Sasarannya adalah Pemilu yang aman. Selain menguasai aturan, PPS yang dilantik itu juga harus memiliki kematangan emosional yang baik.
"Kalau Pemilu chaos, jumlah polisi yang ada tidak cukup untuk mengamankan. Karena itu kita semua harus jadi 'polisi' untuk diri sendiri dan penyelenggaraan harus benar-benar berkualitas," tandasnya.
Bupati Hery juga mengingatkan pentingnya kesadaran bersama agar Pemilu 2024 mendatang menghasilkan orang-orang yang memiliki ide dan cita-cita yang luhur untuk menghasilkan pemimpin nasional dan wakil-wakil rakyat berkualitas.
Ketua KPU Manggarai, Thomas Aquino Hartono, dalam kesempatan itu mengatakan, total anggota PPS yang dilantik sebanyak 513 orang. Mereka akan bertugas di 171 desa/kelurahan di Kabupaten Manggarai. Setiap desa/kelurahan terdiri dari 3 orang, dan mereka akan bertugas selama 14 bulan ke depan, terhitung sejak 24 Januari 2023 hingga 4 April 2024.
Hartono pun mengajak semua anggota PPS yang dilantik itu, untuk menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu. Sehingga dalam proses tahapan pemilu, semua harus bekerja secara sinergitas dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak boleh parsial.
“Kita tidak bekerja sendirian, kerja kita adalah kerja kolosal, dan ditangan-tangan kita ini akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Dalam Pakta Integritas yang ditandatangani, kita semua siap menjalankan tahapan, menjunjung tinggi kejujuran, imparsialitas, netralitas, dan keadilan. Semua itu adalah prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu," tegas Hartono.
Menurutnya, prinsip dasar yang harus ditanam adalah sikap integritas. Semua penyelenggara Pemilu menjaga marwah diri, agar memegang teguh prinsip-prinsip dasar itu. Terutama adalah menjaga kepercayaan publik. Sebenarnya mudah dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilu, namun yang tidak mudah itu adalah menjaga integritas dan independensi.
“Pemilu itu adalah kompetisi kepentingan, karena itu tidak boleh berafiliasi salah satu kepentingan, baik itu peserta pemilu, calon atau kandidat tertentu. Sehingga itu yang ditekan dalam pakta integritas yang kita buat," tandas Hartono. (*)
Penulis: Fansi Runggat
Editor: Marthen Bana
