Tahun Depan, Pemerintah Alokasikan Anggaran Pendidikan Rp 608,3 Triliun

  • Bagikan
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati. (FOTO: JawaPos.com)

Rp 233,9 Triliun untuk PIP, TPP Guru Non PNS, dan KIP Kuliah

JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Pemerintah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (APBN) 2023 mengalokasikan dana bagi pembangunan sektor pendidikan senilai Rp 608,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, anggaran pendidikan tersebut mengalami peningkatan atau tumbuh 5,8 persen dibandingkan outlook tahun ini, yakni sebesar Rp 574,9 triliun. ’’Pendidikan Rp 608,3 triliun dan dari belanja K/L Rp 233 triliun termasuk Kemendikbud dan Kementerian Agama,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8).

Menkeu merincikan, anggaran pendidikan Rp 608,3 triliun ini dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat senilai Rp 233,9 triliun, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 305 triliun, dan pembiayaan Rp 69,5 triliun.

Alokasi belanja pemerintah pusat Rp 233,9 triliun untuk anggaran pendidikan akan dimanfaatkan dalam bentuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada 20,1 juta siswa. Kemudian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 976,8 ribu mahasiswa, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS bagi 556,9 ribu guru non PNS.

Untuk alokasi dari TKDD Rp 305 triliun digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 44,2 juta siswa dan BOS PAUD kepada 6,1 juta peserta didik. Untuk alokasi dari pembiayaan Rp 69,5 triliun digunakan untuk dana abadi pendidikan termasuk pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dana abadi kebudayaan sekaligus pembiayaan pendidikan.

Sementara itu, lanjut Sri Mulyani, arah kebijakan anggaran pendidikan tahun depan fokus pada peningkatan akses pendidikan di seluruh jenjang melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan.

Selain itu juga, katanya, untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan terutama di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) serta penguatan link and match dengan pasar kerja. "Terakhir yaitu untuk pemerataan kualitas pendidikan sekaligus penguatan kualitas layanan PAUD," pungkasnya. (ant/jpc/jpg)

  • Bagikan