YOHANIS Fransiskus Lema. Sosok yang akrab disapa Ansy Lema ini merupakan anggota DPR RI termuda dari NTT yang saat ini duduk di Komisi IV. Setelah berkecimpung dalam dunia politik dan mendalami NTT, dirinya melihat pembangunan provinsi ini dari segi pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota dengan kepala daerahnya masing-masing, berusaha menjalankan program visi misi dan program kerja masing-masing.
Dirinya menemukan, masih banyak persoalan mendasar dan utama yang membutuhkan penanganan serius dan bila perlu dilakukan akselerasi atau percepatan, sehingga target dapat tercapai. Namun demikian, dirinya mengatakan belum ada perubahan yang signifikan.
“Tapi tampaknya masih biasa-biasa saja karena belum ada satu dua hal yang spektakuler atau luar biasa,” ujar Ansy dalam Podcast Timex Forum, Kamis (20/10).
Menurutnya, hal itu akibat masih tingginya kemiskinan di NTT khususnya di Kota Kupang sendiri. Kontrubusi terbesar peningkatan kemiskinan terjadi di kota sementara di desa mengalami penurunan. Dari fakta menunjukkan bahwa pembangunan di desa lebih baik sehingga berkontrubusi bagi penurunan kemiskinan. Ansy mengatakan, secara umum angka kemiskinan masih stagnan selama beberapa tahun walaupun terdapat penurunan angka kemiskinan di pedesaan.
“Sebenarnya kalau bicara desa, sektor yang betul hidup adalah pertanian dan peternakan. Kalau di pesisir pantai, nelayan. Pas dengan kerja saya di Komisi IV. Hari ini rupanya kontribusi malah positif, penurunan angka kemiskinan sekitar 7 persen di desa,” jelasnya.
Hal itu dapat dilihat dengan keterkaitan bahaya krisis pangan global, dimana sebelumnya ada pandemi Covid-19. Ketika pandemi, sektor jasa di perkotaan mati total. Sementara di sektor pertanian, peternakan dan perikanan bergerak terus.
“Sebab, ketiga sektor itu adalah urat nadi NTT,” tegasnya.
Karena itu, ia menyebut “NTT” sebagai “Nelayan, Tani, Ternak” yang berskala rumahan atau dengan model konvensional. Menurutnya, masyarakat harus dibimbing dan diberdayakan untuk menggerakkan geliat ekonomi.
Ketiga sektor vital tersebut harus diperhatikan. Sebab menurutnya, akan memberikan hasil yang positif. Sehingga, apabila ingin membangun NTT, harus fokus pada ketiga sektor tersebut. Karena, membangun NTT sama dengan membangun desa di sektor tersebut.
Selama ini, kemiskinan menyasar pada tiga sektor itu. Kemiskinan petani, peternak dan nelayan. Karena itu, sektor tersebut harus menjadi unggulan prioritas yang harus diintervensi oleh kebijakan dan didukung dengan politik anggaran yang benar oleh pemerintah.
“Caranya berikan bantuan fasilitas pendukug, misalnya petani harus didukung alat mesin pertanian, modernisasi pertanian harus dilakukan. Negara tidur, pemerintah tidur, kita tidak bisa menyuruh warga di Kupang dimana tanahnya didominasi batu karang dengan membuka lahan menggunakan tenaga manusia, paling hanya kerja beberapa jam dan lahan yang dibuka minim,” mantan aktivis 1998 itu.
Karena itu, negara harus hadir dengan cara misalnya memberi eksavator, agar lahan yang dibuka lebih luas. Rakyat tidak boleh dilepas. Semua adalah tanggung jawab negara. Menurutnya, masyarakat tentu ingin bekerja dan memiliki etos, makanya pemerintah harus memberikan pendampingan dan penyuluh untuk memberikan pesan transformasi kepada petani peternak dan nelayan.
Menurutnya, Komisi IV merupakan komisi yang pro NTT, pro perut rakyat dan sangat dekat dengan rakyat. Sebagai pendukung pemerintah, dirinya mengaku bekerja atas dasar visi misi dan laporan kerja RPJMD dari kepala daerah. Sehingga, ia berharap kepala daerah dapat bekerja sama dan bersinergi dengan DPR RI.
Ia menjelaskan, apabila terjadi kekurangan berkaitan dengan fiskal, kepala daerah diharapkan memiliki kreasi dan inovasi untuk mencari sumber pendanaan lain salah satunya dari pusat. Itulah kewenangan DPRI RI.
“Kami (DPR RI) bisa diberitahu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat/daerah tadi sehingga ada alokasi anggaran yang masuk ke daerah,” katanya.
Ia menyebut, seperti di Kabupaten Rote Ndao, yang telah diberikan dua kapal bagi nelayan untuk menangkap ikan, atau traktor/kultivator sekitar 37 unit yang diberikan di Kota Kupang.
Ia menyebut, fungsi DPR RI adalah menjalankan dan memperjuangkan aspirasi publik menggunakan mata dan telinga, turun ke masyarakat dan mendengar apa komplainnya, lalu kembali ke Senayan untuk menggunakan otak dan mulut serta hati nurani untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Saya mau DPR setelah bicara memastikan ada kebijakan yang berpihak dan menjadi nyata. Karena saya sendiri, Ansy Lema adalah kerja nyata untuk NTT,” tegasnya.
Waktu dua tahun yang tersisa menurutnya, dapat ia gunakan untuk semakin lebih dan keras bekerja bagi rakyat. Karena, ia percaya, apabila ia bekerja secara baik, maka masyarakat akan kembali memberikan dukungannya. (cr1/ito)
