Dikunjung BPKP, Kinerja UPTD SPAM Matim Dinilai Bagus

  • Bagikan
POSE BERSAMA: Petugas BPKP NTT (tengah) diapiti Kepala UPTD SPAM, Fransiskus Yun Aga (kanan), dan Kasubag Keuangan, Siprianus Pangkur di kantor UPTD SPAM Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Kamis (12/10). (FANSI RUNGGAT/TIMEX).

BORONG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, melakukan kunjungan ke kantor UPTD SPAM Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Kamis (12/10). Tujuanya, mengevaluasi program penyediaan akses air minum perpipaan layak dan aman.

Sekira pukul 14.00 wita, petugas dari BPKP NTT yang berjumlah 3 orang itu, tiba di kantor UPTD SPAM yang beralamat di Golo Lada, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong. Kehadiran tim, diterima langsung oleh Kepala UPTD SPAM, Fransiskus Yun Aga, dan didampingi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan, Siprianus Pangkur.

"BPKP NTT mendapat amanah untuk melakukan penugasan evaluasi program nasional penyediaan akses air minum perpipaan perkotaan 2023. Lokusnya di Provinsi, dan tahun ini kami menguji di Matim. Kebetulan disini ada UPTD SPAM," ujar Pengendali Teknis BPKP NTT, Edy Santoso, kepada Timor Express di sela-sela kunjunganya itu.

Menurut Edy, meski di Kabupaten Matim belum terbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun Pemda setempat melalui dinas PUPR telah membentuk UPTD SPAM sebagai operator pelayanan air minum bagi masyarakat. Sehingga, pihaknya mengevaluasi terkait target capaian RPJMN tahun 2020-2024, yang diimplementasikan kepada daerah sebagai acuan BPKP.

Lanjut Edy, disini BPKP mencoba melihat, dan memotret seberapa besar capai target tersebut sampai dengan kondisi tahun 2023. Sebagaimana dalam kegiatan itu lokusnya di Provinsi NTT, tapi Kabupaten Matim yang menjadi sampling dari program tersebut. Bicara target itu terkait dengan cakupan pelayanan, dan tingkat NRB atau kebocoran.

"Tapi kami menilai di UPTD SPAM Matim, tingkat NRB atau kebocoran cukup bagus. Sisi laporan keuangan dengan rasio-rasio sudah mencapai tingkat yang bagus. Laporan kinerja juga, UPTD SPAM masuk ketegori yang sehat. Semua sudah dengan menggunakan parameter penilaian Badan Peningkatan Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPAM)," jelas Edy.

Dijelaskanya, parameter penilaian tersebut tentu dipakai untuk menilai Barang Milik Daerah (BMD) jasa air, dimana apakah sudah standar atau tidak. Terkait itu, UPTD SPAM Matim sudah menerapkanya, dan hasilnya sudah mencapai tingkat yang sehat. Melihat kondisi yang ada di kabupaten Matim, Edy pun berharap, kedepan lebih ke pengembangan SPAM.

Lanjut Edy, karena dari sisi sumber daya air bakunya sudah melebihi atau cukup banyak. Hanya saja jaringannya yang memang kurang. Otomatis, jika UPTD SPAM melayani penyambungan baru atau tambah Sambungan Rumah (SR) baru, nanti akan kewalahan. Hal itu jika ada penambahan SR tapi distribusinya tetap, maka otomatis nanti akan menurunkan tingkat jam layanan operasi.

"Jadi kalau tidak diimbangi dengan penambahan jaringan, itu nanti akan menurunkan tingkat jam layanan operasi. Mestinya pelayanan akeses air minum kepada masyarakat itu harus bisa 24 jam. Berhubung sumber air baku di Matim begitu banyak, sehingga berharap kedepan ada penambahan distribusi," harap Edy.

Sementara Kepala UPTD SPAM Matim, Fransisku Yun Aga, kepada Timex menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dari pinak BPKP NTT. Kegiatan monitoring sekaligus mengevaluasi tata kelola air minum di Kabupaten Matim. Dimana UPTD SPAM sebagai salah satu operator yang melayani air minum perkotaan, dan juga yang menerapkan BLUD dalam pengelolaan keuangan.

Fransiskus atau akrab disapa Kevin mengatakan, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selain itu ada hal yang harus dibenahi sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan. Serta kelengkapan lain yang harus dipenuhi sebagai bahan evaluasi BPKP. Pihaknya berharap, bahwa ada pendampingan BPKP, karena apa yang dilakukan atau dilaksanakan harus bertumpu pada peraturan yang ada.

Tentu ketaatan terhadap peraturan itu, kata Kevin butuh lembaga yang mengawasi. Selain itu butuh pemantauan dan evaluasi. Sehingga bersyukur lembaga BPK datang untuk melakukan hal tersebut di UPTD SPAM. Disini BPK mengevaluasi secara keseluruhan akses air minum. Pada sisi lain UPTD SPAM sebagai pengelola yang menerapkan BLUD.

"Sehingga mereka sekali jalan mengevaluasi pengelolaan keuangan dan kinerja pelayanan di UPTD SPAM. Penyelenggaraan SPAM, dan pengelolaan BLUD memang tidak mudah, sehingga membutuhkan pendampingan. Kepada BPKP juga, kami mempunyai kesempatan untuk menyampaikan sejumlah hal terkait tantangan dalam penyelenggaraan air minum," kata Kevin.

Dikatakanya, salah satu tantangan yang dihadapi, bahwa sebagai operator yang tugasnya membagi air yang ada, namun ada beberapa kendala dihadapi. Sebut saja ketersediaan produksi air yang belum cukup. Pihaknya juga menggali informasi dari BPKP terkait kemungkinan adanya informasi mekanisme pembiayaan lain dalam membantu pembangunan air minum di Matim.

"Dalam wilayah kota Borong, banyak rumah tangga yang belum dilayani dengan SR. Mereka sudah mengajukan, tetapi kami belum bisa berikan pelayanan karena air yang tersedia tidak mencukupi. Tentu seperti yang disampaikan oleh BPKP, solusinya paling mungkin adalah harus dibangun atau ditambah produksinya," bilangnya. (kr1)

Editor: Intho Herison Tihu

  • Bagikan