Dapat Banyak Catatan Khusus
KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Provinsi NTT mendapat catatan khusus dari pemerintah pusat berkaitan dengan realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2023. Selain itu, Pemprov NTT juga mendapat catatan lainnya yang berkaitan dengan isu-isu strategis yang belum optimal.
Catatan-catatan tersebut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Plh Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Robert Simbolon dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang diwakili oleh Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Rachmat Mardiana dalam acara musrenbang RKPD Provinsi NTT tahun 2025 bertema
"Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan SDM yang Berkualitas" di hotel Aston Kupang, Senin (22/4).
Berdasarkan data APBD seluruh Indonesia tahun 2022-2023, realisasi pendapatan mencapai 96,20 persen atau Rp 1.246 triliun. Dikatakan, Provinsi NTT perlu mendapat perhatian khusus, karena masuk dalam 10 daerah dengan capaian realisasi pendapatan terendah di Indonesia, yaitu hanya mencapai 97,07 persen. Di mana, rata-rata realisasi APBD nasional adalah 97,47 persen.
Sedangkan dari aspek belanja, seluruh Indonesia tahun 2023 adalah 89,41 persen atau terhitung sebesar Rp 1.245 triliun, meningkat dari tahun 2022. Untuk NTT, lanjutnya, jika dilihat pada data realisasi anggaran tanggal 9 Februari 2024, NTT masih perlu memberikan perhatian lebih pada realisasi belanja.
"Karena realisasinya masih berada di bawah rata-rata penduduk provinsi yaitu 97,47 persen. Ini bukan saja mencari uang, kita masih perlu bekerja keras menggunakan uang untuk lebih cekatan. Kalau di rumah bagus, tapi di pemerintahan tidak bagus. Ini menjadi catatan tersendiri (bagi) bapak gubernur," kata Plh Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Robert Simbolon.
Karena itu, dia berharap dalam penyusunan RKPD tahun 2025 diharapkan pemerintah dapat mendorong musrenbang sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholder juga dapat mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah sebagai bagian strategis dan solusi atas permasalahan pembangunan daerah.
Ia berharap Pemprov NTT dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak dengan metode pentahelix serta memperhatikan berbagai dinamika dan arahan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tahun 2025 sebagai bagian menjamin sinkronisasi dan keselarasan serta kesinambungan pembangunan pusat dan daerah.
Robert mengatakan, dalam perencanaan anggaran harus diorientasikan langsung kepada kepentingan penganggaran, pemerintah harus merencanakan apa yang akan dianggarkan. Tetapi, penganggaran harus didasarkan pada rencana, karena itu dia berpesan agar pemerintah dapat menganggarkan apa yang telah direncanakan.
Sementara itu, Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Rachmat Mardiana menyampaikan, jika melihat pada komponen pendapatan berdasarkan APBD tahun 2023, sumber pendapatan daerah di NTT didominiasi oleh dana transfer ke daerah yang mencapai 83,02 persen dari total pendapatan daerah. Sementara itu porsi pendapatan asli daerah (PAD) hanya 13,72 persen.
"Hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk menyiapkan strategi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi PAD," tegasnya.
Sementara dari sisi belanja, Rachmat menyebut, kualitas belanja daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-NTT masih perlu ditingkatkan. Sebab, komponen belanja terbesar masih didominasi oleh belanja operasional yang bersifat rutin sekitar 66,07 persen. Komponen terbesar yaitu belanja pegawai, di mana potret belanja pegawai di Provinsi NTT mencapai 35,02 persen.
Sedangkan untuk belanja pegawai di kabupaten/kota se-NTT mencapai 38,33 persen dari total belanja daerah. karena itu, lanjutnya, Pemprov NTT ke depan perlu menaruh perhatian agar dapat mengalokasikan belanja pegawai maksimum 30 persen dari total belanja daerah. Karena itu, untuk mendukung pencapaian target di NTT, pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah dana.
Adapun dukungan dalam bentuk tiga komponen terbesar yang diterima Pemprov NTT adalah dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) non fisik dan fisik. Tiga komponen terbesar yang juga diterima kabupaten/kota adalah DAU, DAK non fisik dan dana desa.
"Dukungan dana TKD diharapkan dapat dimanfaatkan optimal sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mendukung pencapaian target pembangunan di Provinsi NTT," ujarnya.
Catatan lain kepada Pemprov NTT berkaitan dengan isu-isu strategis untuk diselesaikan tahun 2025 adalah di bidang sosial, di mana masih terdapat isu rendahnya kuantitas dan kualitas serta distribusi untuk fasilitas dan tenaga pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Di bidang ekonomi, NTT masih belum optimalnya pengembangan ekosistem pusat pertumbuhan dan hilirisasi untuk menambah nilai jual dari komoditas unggulan serta sektor pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi wilayah. Di bidang sarana prasarana, belum meratanya penyediaan dan kualitas infrastruktur konektivitas dan sarana prasarana dasar pemukiman dalam mendukung kegiatan sosial, ekonomi dan pembangunan daerah. Isu ini juga meliputi belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan serta pengelolaan dan distribusinya dalam memenuhi kebutuhan energi listrik secara mandiri dan berkelanjutan.
Di bidang desentralisasi dan otonomi daerah, belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan fiskal daerah, bidang sosial budaya dan ekologi masih terdapat isu belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi risiko bencana dan perubahan iklim.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna menyampaikan, DPRD NTT telah menyampaikan usulan pokok pikiran kepada Pemprov NTT sebanyak 1.282 usulan. Untuk itu, usulan tersebut dapat disinkronkan dengan rencana pembangunan daerah serta menjadi prioritas untuk dianggarkan melalui APBD tahun 2025.
Adapun sembilan bidang yang menjadi perhatian serius yaitu infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, kelauatan dan perikanan, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, peternakan dan perhatian terhadap perempuan, anak dan kelompok disabilitas.
"Selain itu, beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian di bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan dan aset, penerimaan daerah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat," tandas Inche.
Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake berharap, melalui musrenbang dapat menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan.
"Kita harapkan dapat sinkronkan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat saling mendukung dalam pencapaian indikator dan target yang telah ditetapkan," katanya. (cr1/ays)
