KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Selasa (16/8/2022) siang bertempat di ruang rapat Gubernur NTT, berlangsung seremoni penandatanganan MoU pembiayaan ekosistem pengembangan sektor peternakan di Provinsi NTT. Seremoni singkat ini dipimpin Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL).
Ikut hadir dan menandatangani MoU ini, Danrem 161/WS Kupang, Brigjen TNI Iman Budiman, sementara dari sektor perbankan hadir Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, Dirut Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, Direktur Kredit Bank NTT, Paulus Stefen Messakh, dan para pejabat lainnya.
PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT ternyata punya peran yang sangat besar sebagai lembaga keuangan yang menaruh support penuh terhadap visi besar Gubernur VBL dalam menghadirkan ekosistem baru di dunia peternakan. Ini merupakan tindaklanjut dari program sebelumnya, Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS).
Menariknya, skim kredit Mikro Merdeka dari Bank NTT, menjadi primadona dan diunggulkan dalam ekosistem ini. Ikut dalam penandatanganan MoU, pimpinan Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Kupang, PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida NTT) dan UD. Terobos.
Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini antara lain, pemberian Fasilitas Kredit Mikro Merdeka dan pembiayaan lainnya, penyediaan sarana produksi serta alat dan mesin peternakan, proses produksi, panen dan pemasaran, pendampingan terhadap proses produksi, panen dan pemasaran, perlindungan dan keamanan usaha ternak sapi serta penjaminan kredit.
Gubernur VBL dalam sambutannya menegaskan, ekosistem peternakan ini hadir sebagai replikasi dari program sebelumnya, Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) dan selanjutnya akan merambah ke sektor perikanan dan sektor lainnya. Sehingga nantinya hasilnya bagus dalam mendukung program pembangunan kesejahteraan di NTT.
Praktik kerja kolaborasi yang sudah diterapkan pada program TJPS sebelumnya berat, namun terus digenjot hingga saat ini, sudah dipetik hasilnya. Walau dia memahami bahwa masih banyak yang harus dibenahi termasuk masyarakat masih belum ramah dengan layanan perbankan.
Apalagi menurut Gubernur VBL, hingga saat ini masih ada kepala daerah yang belum memahami benar skema dalam ekosistem TJPS pola kemitraan. Karena dangkalnya pemahaman inilah yang membuat TJPS tidak tereksekusi dengan baik di lapangan. Apalagi masyarakat tidak dijelaskan secara benar mengenai pembiayaan oleh perbankan.
“Ketika melakukan kunjungan ke daratan Timor beberapa hari ini, saya temukan kalau masyarakat kita tidak mau kredit di bank. Tapi mau pinjam di tengkulak disamping rumah mereka. Di Timor ini tantangan, beda dengan daerah lain. Saya tidak tau nanti di Alor bagaimana,” tegas VBL sembari menaruh harap agar sosialisasi terkait akses permodalan kepada masyarakat harus dilakukan dengan benar. Dengan demikian, tidak terjadi distorsi informasi yang mendiskreditkan pemerintah dan perbankan, bahwa seolah-olah pemerintah dan perbankan ingin mengambil untung dari pola kerja sama tersebut.
Kepala Dinas Peternakan NTT, Yohana Lisapaly mengatakan, maksud dan tujuan kerja sama yang dibangun dengan Bank NTT, adalah agar Bank NTT turut serta membiayai pengembangan ekosistem peternakan melalui fasilitas kredit Mikro Merdeka.
“Kesepakatan bersama ini bertujuan memberikan dukungan akses pembiayaan oleh lembaga perbankan dalam hal ini Bank NTT, melalui penggemukan Sapi potong menuju petani ternak mandiri,” kata Yohana Lisapaly saat melapor kepada Gubernur VBL.
Tak hanya dengan Bank NTT, melainkan Dinas Pertanian NTT juga berkolaborasi dengan Korem 161/WS Kupang untuk menjaga keamanan usaha petani ternak dan lembaga penjamin untuk keberlangsungan usaha dan akses pasar yang kompetitif.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil peternakan di Provinsi NTT, dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Yohana pun memohon kesediaan Gubernur VBL untuk memberikan fasilitas Kredit Mikro Merdeka, kepada kelompok Wanita Tani Hijau Makmur dari Desa Fatukanutu.
Dirut Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho mengatakan, dibutuhkan konsistensi dalam pengembangan aliansi sinergitas ekosistem pembiayaan, untuk mencapai Visi NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam bingkai NKRI.
Pria yang akrab disapa Alex Riwu Kaho ini mengatakan, Bank NTT sebagai bank daerah, bank milik pemerintah, dan bank kebanggaan masyarakat NTT, terus berupaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. “Pemberdayaan jauh lebih berkontribusi nyata, dari pada hanya pada tataran diskusi, konsep dan pengamatan,” pungkas Alex. (*/aln)
