Rayakan Hari Bakti Perbendaharaan Ke-19
KUPANG,TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Dalam rangka merayakan Hari Bakti Perbendaharaan Ke-19, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT menggelar pelatihan bagi pelaku UMKM di Gedungan Keuangan Negara (GKN) NTT, Jumat (3/3).
Pelatihan tersebut mendapat antusias dari para pelaku usaha. Tercatat, sebanyak 41 UMKM di NTT terlibat dalam kegiatan itu.
Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang memiliki peranan penting dan krusial dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.
Catur menjelaskan, besarnya usaha UMKM yang ada itu, tidak lepas dari berbagai tantangan yang ada.
"Kami mengidentifikasi beberapa tantangan yang ada diantaranya adalah kesulitan permodalan, kesulitan dalam perizinan, kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, kesulitan dalam pemasaran produk, pengelolaan keuangan yang tidak efisien dan kurangnya inovasi serta berbagai permasalahan yang lain," katanya.
Catur menjelaskan, pemerintah melalui program kementerian lembaga telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, meskipun sudah banyak program dukungan terhadap UMKM namun dukungan dan kerjasama serta kolaborasi, dalam membangun UMKM masih perlu untuk terus dijalin.
"Kami di Kementerian Keuangan, memiliki berbagai unit Eselon 1 yang memiliki tugas untuk membina dan sekaligus menjalin kerjasama dengan UMKM. Sebagaimana arahan Menteri Keuangan, seluruh unit pada kementerian keuangan harus berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM, dengan semangat Kemenkeu untuk UMKM," ungkapnya.
Catur melanjutkan, sesuai dengan peran dan tugas dari Direktorat Jendral Pembendaharaan maka pemberdayaan UMKM yang dilakukan akan berfokus kepada tema pembiayaan.
"Jadi kami di Direktorat Jendral Perbendaharaan memiliki branding terkait dengan program tersebut adalah program U_FINE atai UMKM Financing Empowerment atau pemberdayaan pembiayaan kepada UMKM," ujarnya.
Diharapkan pelatihan ini dapat membantu UMKM mengetahui sumber-sumber pembiayaan, yang dapat diakses oleh UMKM dan kemudian nantinya dapat memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan tersebut.
"Pembiayaan yang kami fokuskan pada kegiatan ini adalah pembiayaan Ultra Mikro. Pelaksanaan program U-FINE merupakan bagian dari peringatan hari bakti perbendaharaan ke-19," ujarnya.
Beberapa kegiatan yang digelar DJPb NTT, yaitu, Rabu kemarin, digelar FGD UMKM, Pelatihan UMKM dan ketiga, akan digelar Sabtu (4/3), dengan menggelar Basar UMKM.
Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Ady Enderson Mandala, sebagai narasumber mengatakan, beberapa hal yang penting dalam membangun usaha, baik usaha kecil dan menengah, nomor dan pemasaran, apa lagi dengan kemajuan teknologi sekarang, bagaimana bisa mengakses teknologi untuk pemasaran.
"Sekarang Alfamart sudah ada di mana-mana, namun tidak ada tempat yang disediakan khusus untuk menjual UMKM kita. Jadi belum dibuka ruang bagi UMKM," ujarnya.
Dia mengatakan, modal juga menjadi perhatian serius, perhatian pemerintah juga untuk menggelar pelatihan masih sangat minim, pemerintah hanya bisa memberikan pendampingan hanya untuk 30 orang saja per tahun.
"Sinergi itu sangat penting, kolaborasi dari semua pihak, dapat membantu membangkitkan UMKM, termasuk dalam sisi permodalan dan pembiayaan. Kami hanya mendorong untuk Kredit Merdeka Bank NTT, dan Kredit Usaha Rakyat atau KUR," ungkapnya.
Bagi pelaku UMKM, juga harus memiliki izin NIB atau Nomor Induk Berusaha, namun beberapa pelaku usaha terkendala dalam mengurus izin ini, apa lagi yang jauh dari akses, dan di daerah terpencil.
"Pemerintah juga menyiapkan anggaran bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan dalam bidang hukum atau ketika bermasalah dalam aspek hukum, baik investasi, saham dan lainnya," ujarnya.
Adi mengatakan, hal yang penting dan utama sebelum memfokuskan pada pembiayaan, harus memastikan dahulu posisinya, apakah ultra mikro, KUR, Bansos atau kredit komersil.
"Pemerintah wajib hadir untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Masyarakat mulai mengenal KUR, sehingga akan sangat membantu," ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah memberikan subsidi bunga dari pinjaman KUR, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Ada juga beberapa kebijakan KUR yang baru, bahwa KUR memiliki bungan 3 persen saja.
Sementara itu, Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran, Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT , Jelianti Yunita Salukh, mengatakan, pergerakan sekarang sudah mengarah ke digital, namun masih sangat lemah transaksi digital. Sistem pembayaran digital memiliki banyak manfaat, pertama terkoneksi dengan perbankan.
Selain itu, sistem dan pencatatan transaksi dapat mempermudah pencatatan transaksi dan tersistem dengan baik, dan manfaat lainnya.
"Pembayaran non tunai, ada beberapa canal, misalnya QRIS. Merchant akan mendapatkanQR Code, tentu harus didaftarkan di bank rekening yang digunakan," (r2)
Editor: Intho Herison Tihu
