Kota Kupang Raih Capaian Terbaik Realisasi Program QRIS Sebanyak 48.194 Merchant
KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT melaksanakan rapat koordinasi dan Capacity Building perkembangan ekonomi daerah melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Hotel Aston Kupang, Selasa (26/3).
Untuk diketahui, dalam rangka mendorong percepatan akses keuangan di Provinsi NTT, pada tanggal 27 Agustus 2021 lalu, di Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Gubernur Provinsi NTT telah mengukuhkan 21 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat kota dan kabupaten, dengan demikian seluruh daerah di Provinsi NTT saat ini telah membentuk TPAKD (total 23 TPAKD).
TPAKD yang telah dikukuhkan tersebut bertujuan untuk melaksanakan tugas terkait upaya perluasan akses keuangan di Provinsi NTT, baik di tingkat kota maupun kabupaten.
Kepala OJK Provinsi NTT, Japarmen Manalu, mengatakan, keberhasilan TPAKD dapat ditunjukkan melalui implementasi program kerja yang berjalan dengan baik, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
"Sebagai gambaran, pada posisi tahun 2023, seluruh TPAKD di Provinsi NTT telah berhasil mengimplementasi 4 program kerja dengan capaian, program perluasan akses keuangan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dengan total jumlah rekening mencapai 1.706.964 rekening dengan nominal penghimpunan sebesar Rp466.348.669.990," ungkapnya.
Japarmen menjelaskan, daerah dengan pencapaian terbaik untuk realisasi program KEJAR ini
yakni Kabupaten Kupang dengan jumlah rekening mencapai 257.700 rekening dengan nominal sebesar Rp73.940.561.839.
Program optimalisasi penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) kepada Sektor Prioritas, dengan total jumlah debitur mencapai 6.017 debitur dengan nominal penyaluran sebesar Rp42.415.908.118.
"Adapun daerah dengan pencapaian terbaik untuk realisasi program K/PMR ini yakni Kabupaten Malaka dengan jumlah rekening mencapai 445 rekening dengan nominal sebesar Rp3.402.000.000," ujarnya
Dia melanjutkan, program optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Sektor Prioritas, dengan total jumlah debitur mencapai 21.889 debitur dengan nominal penyaluran sebesar Rp943.853.100.588.
Adapun daerah dengan pencapaian terbaik untuk realisasi program KUR ini yakni Kabupaten Ngada dengan jumlah rekening mencapai 2.019 rekening dengan nominal sebesar Rp70.002.100.000.
Program optimalisasi produk dan layanan keuangan digital melalui pemanfaatan Digital Payment QRIS, dengan total volume transaksi mencapai 463.877 transaksi, total nominal transaksi mencapai Rp79.875.328.741 dan total merchant QRIS mencapai
224.309 merchant.
"Adapun daerah dengan pencapaian terbaik untuk realisasi program QRIS ini yakni Kota Kupang dengan total volume transaksi mencapai 166.215 transaksi, total nominal transaksi mencapai Rp32.459.428.448 dan total merchant QRIS mencapai 48.194 merchant," tambahnya.
Melihat pencapaian tersebut, kata Kepala OJK, maka perencanaan dalam penyusunan program kerja tentunya menjadi hal utama yang perlu diperhatikan oleh seluruh TPAKD agar pada akhirnya program kerja dapat berdampak signifikan terhadap keterbukaan akses keuangan di daerah.
Namun demikian, dalam penyusunan program kerja, tidak semua TPAKD memiliki pemahaman yang sama terkait bagaimana menentukan tema program kerja yang tepat untuk diimplementasikan di suatu
daerah.
Terdapat beberapa permasalahan bagi para TPAKD dalam menyusun program kerja TPAKD, misalnya
pemilihan program kerja TPAKD. TPAKD yang baru saja terbentuk pada umumnya masih belum memiliki usulan atau gambaran terkait program kerja yang akan
diimplementasikan pada tahun berjalan.
"Hal ini dikarenakan TPAKD dimaksud masih menjajaki potensi daerah yang dapat dikembangkan oleh TPAKD dengan dukungan ketersediaan akses atas produk dan layanan keuangan yang ada di daerah. Melihat potensi daerah yang ada Provinsi NTT, kami optimis program kerja TPAKD dapat dikembangkan dengan inovatif dan menjangkau masyarakat sampai pelosok daerah," ujarnya.
Dia mengaku, bahwa berdasarkan hasil survey Komoditas/Produk Unggulan oleh Bank Indonesia, hampir di seluruh Kabupaten/Kota memiliki potensi sektor pertanian yang sangat potensial untuk terus
dikembangkan diantaranya, budidaya rumput laut, garam, padi sawah, jagung, usaha ternak sapi, pisang, usaha ternak babi, budidaya tomat, kopi, kakao dan lain-lain.
"Secara khusus untuk budidaya rumput laut di Provinsi NTT berdasarkan data BPS Provinsi NTT posisi tahun 2021 menunjukkan angka yang dinamis sejak tahun 2019, dengan total produksi tahun 2021 mencapai 1.392.539 ton. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT dapat ditopang oleh peningkatan produktivitas komoditas secara khusus di sektor pertanian," ungkapnya.
Dia menjelaskan, penentuan program kerja TPAKD
sebagai rangkaian dari pemilihan program kerja, TPAKD juga akan menentukan target dari program kerja, baik itu target sasaran kelompok masyarakat, target periode pelaksanaan program kerja serta target capaian kuantitatif atas implementasi program kerja.
"Dalam menentukan target sasaran kelompok masyarakat TPAKD kemungkinan akan kesulitan untuk mengidentifikasi dan menentukan apakah program kerja akan berfokus pada kelompok masyarakat tertentu atau kepada seluruh masyarakat," ucapnya.
Dari sisi target, kata dia, periode pelaksanaan TPAKD terkadang masih menemukan kendala untuk menentukan apakah sebuah program dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun atau lintas tahun (multi years).
Hal ini dapat mengakibatkan target capaian yang ditentukan menjadi kurang ideal. Penyusunan timeline untuk mengimplementasikan program kerja. Setelah program kerja dan target ditentukan, tahapan yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menyusun timeline.
Dikatakan, dengan adanya kendala di atas maka penyusunan program kerja TPAKD diharapkan dapat dibuat secara terstruktur, spesifik, terukur dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi daerah sehingga target akhir dari program kerja dimaksud dapat berdampak secara signifikan terhadap perluasan akses keuangan di daerah.
Acara ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Provinsi NTT,Flouri Rita Wuisan dan perwakilan pemerintah daerah kabupaten dan kota di NTT atau tim TPAKD, dan jajaran lainnya. (thi)
