Menko PMK: Prevalensi Stunting Harus Turun 3 Persen Tiap Tahun

  • Bagikan

JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas merupakan syarat untuk membawa Indonesia Maju pada tahun 2045. Namun, penyiapan SDM unggul masih menghadapi tantangan bernama stunting.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, untuk mencapai target 14 persen, maka setiap tahunnya perlu terjadi penurunan sekitar 3 persen.

“Kita masih perlu upaya inovasi, agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai 3,5 persen per tahun. Sehingga tercapai target 14 persen tahun 2024 sesuai target Presiden berdasarkan RPJMN bisa tercapai,” ujar Muhadjir secara daring, Jumat (21/1).

Muhadjir menyampaikan, Pemerintah akan memperkuat percepatan penurunan stunting melalui langkah-langkah intervensi. Diantaranya, akan ada langkah intervensi melalui Puskesmas dan Posyandu.

Adapun, Pemerintah akan memastikan intervensi pencegahan stunting pada perempuam sejak sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Untuk sebelum kelahiran akan dilakukan program pendistribusian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, program tambahan asupan gizi untuk ibu hamil kurang gizi kronik serta melengkapi puskesmas dengan USG untuk mempertajam identifikasi ibu hamil.

Kemudian, untuk pasca kelahiran juga dilakukan program untuk mendukung pemenuhan konsumsi protein hewani balita, merevitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke Puskesmas dari rumah sakit, serta merevitalisasi, melengkapi, mendegitalisasi alat ukur di seluruh Posyandu.

“Jadi nanti Pak Menkes akan mendistribusikan alat ukur untuk seluruh Posyandu di Indonesia yang jumlahnya sekitar 240 ribu,” tambahnya.

Selain itu juga dilakukan revitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke Puskesmas dari rumah sakit, Penambahan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas untuk terapi gizi, perubahan aturan BPJS mengenai stunting di RS agar bisa dilayani, serta peningkatan imunisasi dasar dari 12 menjadi 14 jenis imunisasi.

“Untuk melakukan itu semua dan mencapai target penurunan 14 persen, perlu sinergi anggaran untuk penurunan stunting antar kementerian/lembaga, APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai indikator target yang telah ditetapkan dalam Perpres 72/2021,” tandas Muhadjir. (jpc/jpg)

  • Bagikan