Kemendikbudristek Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Manggarai, Begini Harapan Hugo Parera

  • Bagikan
Para guru PAUD, SD, SMP, dan SMA saat mengikuti Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Hotel Revayah Ruteng, Manggarai, Senin (24/7). (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

RUTENG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia (RI), melaksanakan sosialisasi kurikulum merdeka dengan para guru di Kabupaten Manggarai. Sosialisasi dalam rangka pemulihan pembelajaran itu berlangsung di Hotel Revayah Ruteng, Senin (24/7) siang.

Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, dan Komisi X DPR-RI. Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Parera hadir membuka kegiatan ini. Hadir pula Bupati Manggarai, Hery Nabit, Sekertaris Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olah Raga (PPO) Manggarai, Wens Sedan bersama sejumlah stafnya, dan para guru tingkat PAUD, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hadir sebagai narasumber dr. Baharudin dan lip Ichsanudin dari Pengembang Kurikulum Ahli Madya Puskurjar.

"Sosialisasi Kurikulum Merdeka ini dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kurikulum ini memerdekan para guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi,” ujar Pengembang Kurikulum Ahli Madya Puskurjar, dr. Baharudin, saat itu.

Menurut Baharudin, sekolah diberi kewenangan untuk melakukan kreasi dan inovasi yang sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka perlu terus sosialisasikan dan digaungkan ke seluruh pelosok negeri.

Hal itu penting agar semua tahu, dan ketika di-launching tahun depan, semua sudah siap melaksanakan. Terkait kegiatan sosialisasi itu merupakan salah satu dari 6 intervensi kurikulum, yakni kemitraan. 

"Karena melalui kemitraan, kita melaksanakan sosialisasi kurikulum. Saya berharap agar sosialisasi Kurikulum Merdeka ini terus bergerak maju, karena kurikulum ini dirancang untuk memerdekakan tiga hal, yakni merdeka guru, sekolah memiliki kewenangan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, dan juga peserta didik dapat memilih mata pelajaran lintas jurusan," jelasnya.

Bupati Manggarai, Hery Nabit, menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPR RI Komisi X, Andreas Hugo Pareira, yang telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi tersebut. Juga ucapan yang sama disampaikan kepada pihak Puskurjar dan Kemendikbudristek yang telah melakukan workshop sosialisasi kurikulum Merdeka bagi para guru di Kabupaten Manggarai. 

"Kurikulum ini perlu disosialisasikan, sehingga para guru dapat mengerti, dan kalau boleh rutin dilakukan setiap tahun. Sejak dua bulan lalu, saya sudah buat program bupati masuk kelas. Saya temukan masih banyak yang belum memahami dengan baik terkait literasi dan numerasi. Berdasarkan laporan pendidikan literasi dan numerasi di Manggarai masih merah secara umum," kata Bupati Hery Nabit.

Melalui program Bupati Masuk Kelas, lanjutnya, tentu punya tujuan untuk mengajak semua pihak bergandengan tangan berkolaborasi membangun kembali pendidikan lebih baik. Menjadi beban yang berat adalah para guru, sehingga lahirlah kurikulum Merdeka. "Tentunya harus terus disosialisasikan agar dapat dipahami dengan baik," pintanya. 

Sementara anggota DPR RI, Andreas Hugo Parera, mengatakan kurikulum pendidikan itu tidak bisa statis karena harus mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah. Tentu banyak sorotan publik soal sering rubah atau ganti kurikulum, termasuk ketika muncul diskusi awal soal kurikulum merdeka. Pasti setiap orang, khusus guru bertanya mengapa kurikulum itu selalu diubah atau malah diganti.

"Hal ini pertimbangan utama karena harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kurikulum harus bisa menjawabi kebutuhan zaman yang terus berubah. Kalau tidak, maka pendidikan tidak berkembang dan jauh ketinggalan dengan perkembangan zaman. Karena itu, perlu dan bahkan harus dilakukan perubahan kurikulum itu," kata Hugo.

Dikatakanya, coba saja bisa dibayangkan jika kurikulum pendidikan itu tidak berubah. Dimana pada dulu zaman batu tulis, sekarang teknologi digital. Loncatannya jauh sekali. Pertanyaanya, apakah tidak boleh merubah kurikulum dalam situasi seperti itu?

Sekarang ini, kata politisikus PDI Perjuangan, sedang digalakan sosialisasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini bermaksud memerdekaan cara berpikir yang terkungkung.

“Satuan pendidik bisa melakukan inovasi dan kreasi dalam pembelajaran yang sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan semua unsur di sekolah. Jadi yang diajar sekolah tidak jalan sendiri dan jauh dari kondisi riil daerah. Sekolah harus pandai berinovasi demi anak didiknya," katanya.

Hugo berharap, lebih banyak sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka, sehingga pemerataan kualitas pendidikan segera terwujud. Harapannya ini bisa menjadi lompatan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia, sebab konsep kurikulum merdeka belajar mendorong seluruh peserta didik agar dapat lebih aktif dalam pembelajaran sesuai dengan cara belajar yang dibutuhkan. (*)

Penulis: Fansi Runggat

  • Bagikan