KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Provinsi NTT telah menginjak usia ke-65, Rabu (20/12) kemarin. Dalam usia ke-65, NTT masih bergelut dengan sejumlah permasalahan mendasar seperti kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, stunting, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan PMI non prosedural, indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah, kualitas infrastruktur yang terbatas dan permasalahan lainnya.
Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake ketika memberikan sambutan pada upacara peringatan HUT ke-65 Provinsi NTT yang berlangsung di halaman depan kantor gubernur NTT.
Ayodhia mengatakan, dengan ruang fiskal daerah yang terbatas, salah satu upaya yang mesti terus dilakukan ke depan adalah dengan meningkatkan jumlah dan nilai investasi.
Menurutnya, investasi memiliki multiplier efek karena dapat meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan berbagai dampak ikutan lainnya.
"Selama beberapa tahun terakhir realisasi nilai investasi di NTT belum mencapai satu persen dari total investasi nasional," terangnya.
Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2023, total realisasi investasi sudah mencapai Rp 4,3 triliun lebih atau sekitar 81,46 persen dari target yang ditetapkan secara nasional yakni Rp 5,3 triliun lebih.
Ia mengatakan, NTT memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat menjadi daya tarik bagi investor. Diantaranya ada bidang pariwisata dengan 1.582 destinasi wisata, bidang pertanian dan perkebunan yang memiliki komoditas pertanian dan perkebunan berkualitas seperti jagung, kopi dan cokelat.
"Bidang peternakan, di mana NTT merupakan salah satu pemasok daging sapi terbesar untuk memenuhi kebutuhan nasional," tambahnya.
Bidang kelautan dan perikanan, di mana potensi perikanan tangkap NTT mencapai 393.360 ton per tahun, namun realisasi pemanfaatannya baru mencapai 139.050 ton atau sebesar 35,34 persen.
Potensi lahan rumput laut mencapai 89.110,10 hektare dan baru dimanfaatkan 14.007 hektare atau 15,72 persen. Adapun, potensi lahan garam di NTT mencapai 52 ribu hektare dengan pemanfaatan 11 ribu hektare. Potensi perikanan tangkap NTT mencapai 393.360 ton per tahun, sedangkan saat ini realisasi pemanfaatannya baru mencapai 139.050 ton atau sebesar 35,34 persen.
"Peluang investasi di bidang ini dapat dikembangkan dari hulu sampai hilir melalui kemitraan dengan masyakarakat nelayan dan petambak," sebutnya.
Selanjutnya, ada bidang energi dan pertambangan, NTT memiliki potensi energi baru terbarukan yang bersumber dari laut yang dapat dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) memanfaatkan karakteristik beberapa selat di NTT yaitu selat Pantar di Alor, selat Gonzalu dan selat Boleng di Flores Timur dan selat Molo Manggarai Barat.
"Tantangan utama dalam peningkatan investasi di daerah ini adalah masih tingginya nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Pada tahun 2022, nilai ICOR Provinsi NTT merupakan yang tertinggi dari antara 34 provinsi di Indonesia. Hal ini mencerminkan pengelolaan investasi masih belum efisien serta kurang produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," tegas Ayodhia.
Ia mengatakan, untuk mengatasi hal ini sekaligus menumbuhkan iklim investasi dibutuhkan upaya yang komprehensif, integratif dan lintas sektoral, seperti reformasi birokrasi, regulasi atau peraturan daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan infrastruktur.
Kemudian, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau digitalisasi pelayanan publik, pendirian mal pelayanan publik, perencanaan dan penganggaran yang tepat sasar dan akuntabel, peningkatan kualitas pendidikan, eliminasi penyakit-penyakit endemik, promosi dan publikasi yang massif melalui media baik media massa maupun media sosial dan lain sebagainya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Nomleni menegaskan, di usia ke-65 tahun, masih banyak yang harus diselesaikan. Masalah-masalah yang disampaikan penjabat gubernur adalah masalah yang dihadapi selama ini. Karena itu, Emelia mengatakan, yang bisa dilakukan adalah pemerintah harus mampu mengintervensi program-program agar secara perlahan bisa terselesaikan.
"Di DPRD kita lebih kepada semua perencanaan program yang berhubungan dan berdampak kepada masyarakat tidak saja perubahan di masyarakat, tapi masyarakat mendapatkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab negara, itu lah yang didukung DPRD provinsi," tegasnya.
Menurutnya, kepemimpinan penjabat gubernur meskipun hanya setahun, namun ada dalam rencana pembangunan daerah dua tahun ini yang harus dilakukan penjabat gubernur.
Ia menyebut, penjabat gubernur memang tidak memiliki visi dan misi, tetapi selesai pilkada yang menjadi tanggung jawabnya, penjabat harus mampu melaksanakan proses pembangunan yang ada berdasarkan perencanaan.
"Makanya dia punya semacam rencana pembangunan yang harus dilakukan selama dua tahun. Fokusnya tetap, yaitu intervensi kepada pendidikan, kesehatan, ekonomi itu menjadi sesuatu yang penting. Termasuk menggenjot PAD. Tapi, kita juga paham selama satu tahun ini dia tidak mungkin bekerja maksimal, tetapi apa yang sudah ada mesti itu yang didorong untuk tingkatkan PAD," tuturnya.
Emelia mengatakan, DPRD terus mengimbau dan memastikan untuk mengawal program-program pembangunan melalui pembahasan anggaran. Selain itu, memastikan seluruh program ada dalam perencanaan dan salah satu langkah yang dapat diambil adalah menetapkan program prioritas.
"Kami di DPRD dan penjabat untuk betul membahas dan memastikan bahwa program yang dijalankan penjabat selama satu tahun itu lebih fokus dan bisa mendatangkan PAD, walaupun hanya satu tahun," pungkas Emelia. (cr1/ays)
