KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Tahun 2025 tinggal menghitung hari lagi. Disaat bersamaan pemerintah pusat telah menyediakan anggaran melalui dana alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan dana alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 34,85 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp 9,32 triliun, TKD dan dana desa sebesar Rp 25,53 triliun.
“Belanja pemerintah pusat untuk Provinsi NTT dialokasikan kepada 46 K/L yang terdiri dari 584 satuan kerja (satker),” ungkap Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKD TA 2025 di aula Fernandez kantor gubernur NTT, Kamis (12/12).
Ia merinci, alokasi belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai sebesar Rp 3,29 triliun, belanja barang sebesar Rp 3,27 triliun, belanja modal sebesar Rp 2,73 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 27,5 miliar.
Sedangkan alokasi dana TKD dan dana desa terdiri dari dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 206,84 miliar, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 15,84 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 1,89 triliun, dana alokasi khusus (DAK) non fisik Rp 4,64 triliun, insentif fiskal Rp 239,31 millar dan dana desa Rp 2,69 triliun.
Pada kesempatan tersebut, Catur Ariyanto Widodo juga melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2024 di NTT, realisasi belanja negara per 30 November 2024 mencapai Rp 33,78 triliun (85,55 persen dari pagu) atau tumbuh 7,70 persen (yoy).
Terhadap tran realisasi tersebut, kata Catur, harus memperbaiki pola penyerapan anggaran pada belanja pemerintah pusat yang masih menunjukkan penumpukan di akhir tahun anggaran dan meningkatkan kesiapan pemda dalam melaksanakan program/kegiatan yang dibiayai dari DAK fisik, sehingga tidak lagi terdapat alokasi yang tidak terserap dikarenakan terlambatnya pemenuhan syarat administrasi, kegagalan proses lelang, maupun penolakan dari masyarakat.
“Perlu meningkatkan kapasitas pengelola keuangan pengelola dana desa, sehingga tidak lagi terjadi kondisi gagal salur maupun meningkatkan efektivitas penggunaannya,” ungkap Catur.
Kegiatan bertajuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Catur Widodo mengaku DPR telah menetapkan anggaran dan diserahkan Presiden Republik Indonesia kepada para menteri/pimpinan lembaga dan gubernur/penjabat gubernur se-Indonesia yang dilaksanakan pada 10 Desember 2024 di istana negara.
Ia juga dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto yang telah menghadiri kegiatan penyerahan DIPA dan TKD kepada kepala daerah dan pimpinan satker, K/L di NTT.
Catur menegaskan pengelolaan APBN harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketepatan, sasaran dan kualitas. ”Dengan penyerahan DIPA yang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan diharapkan APBN sebagai instrumen penting pembangunan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Catur.
Sementara, Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto mengimbau agar alokasi anggaran tahun 2025 dapat segera dieksekusi untuk membawa manfaat kepada masyarakat NTT.
"Saya berharap, semoga pada tahun 2025, kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing K/L dan pemda di Provinsi NTT dapat ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Andriko mengungkapkan kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk pengembangan dan pembangunan sentra ekonomi baru di daerah untuk mendorong pemerataan dan kesejahteraan, peningkatan sinergi dan harmonisasi fiskal pemerintah pusat dan daerah, perbaikan kualitas belanja APBD, penguatan local taxing power serta pengembangan pembiayaan inovatif.
Andriko juga menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo bahwa belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil. Tingkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas dan tata kelola yang baik (good governance) sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat serta tidak boleh ada korupsi. Belanja terus diefisienkan, khususnya pada belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial agar dikurangi.
Selain itu, mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri, lakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun 2025 sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat serta perkuat sinergi dan kerja sama lintas K/L pusat dan daerah serta pemerintah dengan badan usaha.
”Guna meningkatkan transparansi akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, saya meminta kepada seluruh kepala daerah bupati/wali kota untuk memaksimalkan penggunaan sarana digital (digitalisasi) dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah,” sebutnya.
Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kualitas SDM perlu terus ditingkatkan. Kualitas modal manusia melalui pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah harus menjadi prioritas yang utama.
”Kita akan mendorong transformasi ekonomi yang salah satunya ditempuh melalui penguatan kualitas SDM. Program makan bergizi gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan gizi anak sekolah akan mewujudkan SDM sehat dan produktif sehingga akan meningkatkan produktivitas, daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.
Terpisah, Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni mengapresiasi semangat pemerintah dalam mengelola keuangan saat ini. Dengan penyerahan dokumen panduan lebih awal menandai langkah awal dalam mencapai pelayanan publik yang lebih maksimal.
“Dengan penyerahan dokumen panduan pengelolaan anggaran lebih awal ini bisa mendorong kerja-kerja di eksekutif lebih baik,” ujarnya.
Dikatakan, semangat pengelolaan anggaran lebih digenjot pada akhir tahun. Namun dengan penerimaan panduan lebih awal diharapkan penyerapan lebih cepat lagi agar tidak terkesan terburu-buru.
Menurutnya, penyerapan yang rendah kerap terjadi. Padahal, pelaksanaannya sudah diatur dengan berbagai panduan yang disediakan. Ia mencontohkan seperti 15 desa di Kabupaten TTS tidak bisa menyalurkan dana desa karena hal-hal teknis.
“Ini menjadi tantangan dan mesti dievaluasi untuk kepemimpinan baru agar kinerja eksekutif lebih ditingkatkan,” katanya.
“Kita sudah mendapat penilaian keuangan WTP dari BPK tapi harus diingat bahwa masih ada catatan yang mesti diselesaikan agar tidak saja baik diatas kertas tapi dalam pengelolaannya dan pelayanannya pun baik,” tambah politisi PDIP itu.
Untuk diketahui, APBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 3.005,1 triliun. Reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan.
Belanja negara tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621,3 triliun meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.701,4 triliun, diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan perumahan serta transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif. (cr6/ays/dek)
