KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) NTT, kembali menggelar konsolidasi internal jilid II guna mengisi kekosongan struktur pasca dibentuk beberapa tahun silam. Lewat kegiatan tersebut, diharapkan dapat membentuk kaum perempuan dan meningkatkan nilai tawar di dunia perpolitikan saat ini, demi memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.
Kegiatan konsolidasi kali ini juga sebagai wujud nyata perayaan hari perempuan internasional dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.
Ketua DPD KPPI NTT, Ana Waha Kolin kepada TIMEX, Selasa (8/3) menjelaskan, melengkapi struktur organisasi perempuan bukan dilakukan atas dasar khayalan semata, namun harus dilakukan dengan cara mengisi formulir sehingga dapat mengetahui latar belakang atau background calon pengurus.
“Hal ini dilajukan agar pengurus bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena penpatan pada devisi dan bidang kerjanya tepat. Maka dari itu saya tidak mau menghayal lalu menempatkan pengurus. Sehingga dalam menjalankan tugas, pengurus mampu mewujudkan kepentingan politik perempuannya,” bebenya.
Ana Kolin mengatakan, pelaksanaan konsolidasi jilid I dan II ini bisa membawa nuansa baru bagi politik perempuan saat pemilihan legislatif maupun pilkada karena banyak figur tengah mengincar figur perempuan untuk maju dalam perhelatan pesta pemilu nanti.
“Untuk itu, melalui wadah ini dapat mempersiapkan kaum perempuan agar memiliki posisi tawar karena persoalan pilkada bukan saja persoalan kaum laki-laki tapi perdoalan bersama,” kata Ana Kolin usai membuka kegiatan konsolidasi jilid II di Hotel Romyta Kupang, Selasa (8/3).
BACA JUGA: KPPI Gelar Konsolidasi Internal Hadapi Pemilu 2004
Kegiatan tersebut, kata Ana, juga merupakan bagian dari perayaan hari perempuan internasional yang jatuh pada 8 Maret setiap tahunnya.
Anggota DPRD NTT itu menambahkan, konsolidasi ini tak saja merayakan namun harus dimaknai dalam aksi-aksi nyata yang menyuport gerakan-gerakan kaum perempuan demi terwujudnya hak-hak perempuan.
Ana Kolin berharap hak-hak dan perlakukan kepada kaum perempuan internasional khususnya di dunia kerja harus diperhatikan. “Dunia kerja masih sangat minim dalam menyiapkan fasilitas maupun hak-hak peremuan, dan ini terus kami suarakan untuk mendapatkan keadilan,” ujar anggota Komisi V DPRD NTT itu.
Saat ini juga, lanjut Ana Kolin, ekonomi perempuan juga terus didorong agar memperbaiki kehidupan yang layak. Upaya ini dilakukan melalui pendampingan terhadap pengembangan potensi daerah.
Ia mencontohkan seperti tenun ikat yang menjadi warisan budaya. Tenun ikat, jika dikembangkan secara baik maka akan memberikan dampak luar biasa bagi penghasilan kaum perempuan.
Disebutkan, tenun ikat hanya menjadi satu dari sekian banyak potensi yang bisa menumbuh-kembangkan ekonomi menuju masyarakat sejahteramu. “Saat ini tenun ikat Sumba sudah go internasional atau diusulkan untuk terdaftar di Unesco sebagai warisan budaya,” katanya. (r3)
