TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Suksesi kepemimpinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan berlangsung 2024 mendatang. Meski masih setahun lagi, masyarakat tentunya perlu diingatkan agar sejak dini menimbang-nimbang calon pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari kemiskinan. Dibutuhkan kriteria calon pemimpin yang dapat mengerti apa yang dirasakan oleh rakyat.
Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan rakyat NTT ?. “Pemimpin NTT ke depan tidak hanya mengerti apa yang dirasakan rakyat, tapi juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya,” kata Calon Gubernur NTT DR. Fransiskus Xaverius Lara Aba, SE dalam perbincangannya dengan Timor Express.
Jebolan Fakultas Ekonimi Jurusan Manajemen Unwira-Kupang ini mengatakan, Provinsi NTT memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan daerah lainnya. Provinsi NTT yang terdiri dari lima pulau besar dan ratusan pulau kecil ini harus bisa berlari cepat untuk mengejar ketertinggalannya. Untuk membangunnya pula harus dengan cara yang tepat, cepat dan tepat guna. Untuk diketahui, saat ini Provinsi NTT merupakan daerah termiskin ketiga setelah Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dan, Frans Aba, sosok muda bertalenta ini dinilai pantas membawa NTT keluar dari stigma daerah miskin yang selama ini disematkan untuk Nusa Flobamorata ini. Dengan segudang pengalamannya menimba ilmu di luar negeri dan menjadi peneliti di berbagai lembaga ekonomi, Frans dengan tegas menyatakan sanggup untuk melaksanakan mimpi rakyat NTT keluar dari jurang kemiskinan. Menurut Frans, NTT memiliki kekuatan yang tidak kalah jauh dengan daerah lainnya, yakni kekuatan sendiri.
Dan kekuaran sendiri itu dinilai Frans belum sepenuhnya belum dimaksimalkan oleh para gubernur selama ini.
“Kekuatan kita di NTT ada di sektor pertanian dan ketenagakerjaan. Para pemimpin belum memaksimalkan kekuatan kita,” ungkapnya. Rakyat NTT membutuhkan pemimpin yang pro rakyat, yang bisa bekerja untuk rakyat dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada,” tegasnya menambahkan.
Dikatakan Frans Aba, junlah penduduk NTT yang hampir mencapai 5,5 juta jiwa merupakan potensi yang sangat baik untuk menermbangkan ekonomi dalam artian bahwa produk pertanian yang diproduksi bisa dimanfaatkan sendiri oleh rakyat NTT. Karena jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial bagi produk pertanian.
“Yang perlu dipikirkan adalah meningkatkan daya beli rakyat NTT dengan meningkatkan pendapatannya. Ini yang disebut siklus ekonomi dan para pemimpin harus pahami ini,” ujarnya.
Sebagai orang yang mendalami ilmu ekonomi dalam studinya di beberapa negara Asia dan aktif di sejumlah lembaga ekonomi, Frans mengatakan hubungan antara pertanian, ketenagakerjaan dan peningkatan daya beli masyarakat ini merupakan suatu paket yang saling menunjang. “Ketiganya saling bersinggungan, saling kait mengait sehingga membangun ketiga sektor ini juga harus sejalan seiring,” ucap putra Ende ini.
Provinsi NTT, demikian kata Frans lagi, adalah provinsi yang memiliki lahan pertanian yang luas. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa di tahun 2020, NTT memiliki luas lahan pertanian mencapai 5 089 998 ha. Jumlah tersebut terbagi Lahan pertanian bukan sawah seluas 3 852 726 dan lahan sawah seluas 214 034 ha. Lahan Sawah dibagi lagi yang bisa panen sekali setahun seluas 124.230 ha dan panen 2-3 kali setahun seluas 67.479. Menurut mantan Ketua Sema FE Unwira ini, data tersebut membuktikan pertanian NTT pada dasarnya memiliki potensi yang bisa dikembangkan lagi.
"Kita selama ini mengeluh air, saya pikir ini bisa diatasi. Sekarang sudah ada teknologi pengelolaan sumber daya air dan bibit pertanian yang disiapkan untuk daerah yang minim air. Jadi tinggal keinginan baik pemerintah dari upayakan air sampai mekanisasi pertanian," ungkap Frans Aba Dari segi ketenagakerjaan, berdasarkan Data Bank Indonesia Tahun 2022, jumlah angkatan kerja di NTT pada Februari 2022 tercatat sebesar 2,83 juta orang. Jumlah ini menurun 1,74 persen dibandingkan Februari tahun sebelumnya.
Demikian pula, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat menurun menjadi sebesar 3,30 persen. Kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercermin dari jumlah pekerja terdampak COVID-19 yang menurun dibandingkan periode Februari 2021.
Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada Maret 2022 tercatat sebesar 20,05 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2022 tercatat masih rendah sebesar 94,86. Meski jumlah pengangguran sedikit menurut tapi masih banyak yang belum bekerja. Dan, hal tersebut perlu menjadi perhatian.
"Mereka yang belum mendapat pekerjaan tentu juga tidak mau menjadi pengangguran. Karena nganggur bukan sekedar ada kerja dan punya uang, tetap juga harga diri dan kebanggan keluarga. Mari kita berpikir supaya mereka juga bisa beraktivitas yang bisa menghasilkan," terang Frans Aba.
“Lahan pertanian kita bisa dimaksimalkan dan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dan, hal itu juga meningkatkan daya beli masyarakat. Bila daya beli meningkatkan maka tredn postif untuk kemajuan ekonomi,” katanya optimistis.
Ia juga menyinggung tentang sumber daya alam di Provinsi NTT. Menurutnya, NTT memiliki kekayaan alam yang tidak kalah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia maupun negara lain. Namun untuk mengidentifikasi serta menyusun program pengelolaan maupun pengolahannya yang efektif dan efisien sebagai suatu potensi ekonomi, mutlak membutuhkan keterlibatan keahlian profesional.
"Sumber daya alam hanya akan mempunyai nilai ekonomis yang berarti bila didukung dengan kemampuan manusia untuk mengelola atau mengolahnya," ungkap Frans Aba lagi.
Untuk menjadikan semua ini menjadi sumber kekuatan kita, maka dibutuhkan kejelian seorang pemimpin. Kejelian untuk melihat semua potensi yang dimiliki dan mengklasifikasikan semua kemampuan yang bisa dengan cepat dimanfaatkan demi masyarakat secara luas.
"Diperlukan kejelian untuk memilih-milih permasalahan secara tegas serta menempatkan patok-patok batas pentahapan penanganannya secara jelas pula.
Kapan tahap pembicaraan sosio-kultural atau politis dan kapan tahapan berbicara mengenai teknis-ekonomis. Serta patokan yang jelas mana yang boleh dikaitkan dan mana yang tidak boleh dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan non teknis lainnya," kata Frans Aba yang menyelesaikan studi S-2 dan S-3 di luar negeri ini.
Untuk itu, katanya, Pemeritah NTT harus berani dan tegas menentukan patok-patok yang menjadi prioritas dan segera dilaksanakan daripada hanya wacana yang tak pasti.
"Selama belum ada keberanian untuk meletakkan patok-patok tersebut secara jelas, berarti kita belum dapat memasuki tahapan pengelolaan dan pengolahan yang sifatnya sangat teknis. Program pembangunan ekonomi suatu wilayah hanya mungkin dapat mencapai efisiensi dan efektifitas maksimum bila didukung oleh seluruh sistem yang berlaku dan merupakan bagian terpadu yang integral dari seluruh program pembangunan di dalam wilayah tersebut," demikian katanya.
Sekedar diketahui, DR. Franssiskus Xaverius Lara Aba, SE, dosen Unika Atmajaya-Jakarta, alumni Fakultas Ekonomi Unwira-Kupang telah menyatakan secara terbuka kesediaannya untuk maju dalam Pilkada Gubernur NTT 2024 mendatang. Frans Aba, demikian ia sering disapa- mengusung ekonomi kerakyatan untuk membebaskan NTT dari belenggu kemiskinan yang melilit masyarakatnya selama ini.
Apalagi NTT kaya akan sumber daya alam yang dapat dikelolah dengan baik. Keinginan Frans Aba untuk maju sebagai calon gubernur disambut hangat para pendukung dengan membentuk posko relawan yang diberi nama “Rumah Gotong Royong”. Peresmian Rumah Gotong Royong dilakukan secara spontan oleh pendukungnya yang didahului dengan misa pemberkatan yang dipimpin oleh RD. Fransiskus Xaverius Umbu Tuku, Pr di Jalan Souverdi-Kelurahan Oebufu, Rabu (3/5) lalu. (*/yl)
