Pemkot Kupang Keliru Dalam Penyusunan Dokumen KUA PPAS APBD Tahun 2023

  • Bagikan
Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjoh saat sidang DPRD Kota Kupang membahas anggaran 2023. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

Pemkot Akui dan Bersedia Perbaiki

KUPANG,TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang keliru dalam menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA PPAS) Tahun anggaran 2023.

Kekeliruan dokumen ini langsung diminta untuk diperbaiki, setelah ditemukan oleh Anggota Badan Anggaran, Tellendmark J. Daud, Juvensius Tukung, dan Theodora Ewalde Taek.

Juvensius Tukung mengatakan, pengalaman kekeliruan dalam penyusunan dokumen sidang ini memang sudah terjadi beberapa kali. Untuk pembuatan dokumen tersebut tentunya membutuhkan banyak anggaran.

"Tetapi kenapa terkesan asal saja, dokumen penting ini menjadi bahan untuk dibahas bersama dengan DPRD, dengan kondisi seperti ini, akhirnya kita meragukan kesanggupan dan keseriusan pemerintah dalam hal menyusun dokumen pembangunan," katanya.

Dia mengatakan, bagaimana DPRD bisa membahas dengan lancar dan membaca dokumen secara detail jika terjadi kekeliruan dalam penyusunan dokumen.

"Jadi kami minta agar dokumen bisa diperbaiki dan disesuaikan. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah, kekeliruan seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi. Saya berharap pemerintah jangan sepelekan hal ini, karena nantinya bisa berdampak pada pemgambilan keputusan," ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah selalu bermasalah dengan dokumen ini, bahkan terjadi beberapa kali karena itu harus ada perhatian serius.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Pelt mengatakan, kekeliruan ini terjadi pada tabel tiga terkait sinkronisasi, dimana ada beberapa angka yang harus disesuaikan.

"Karena pada tabel empat sudah kita rubah tetapi pada tabel tiga belum kita rubah, yaitu tabel sinkronisasi antara program Pemerintah Kota Kupang dengan program provinsi dan nasional, karena berpengaruh pada angka uang yang mengikuti program yang harus tergambarkan agar saat evaluasi di provinsi, bisa terlihat dukungan pemerintah kota terhadap program provinsi," ujarnya.

Dia mengatakan, kalau untuk programnya tidak terjadi kekeliruan, sehingga sudah dirubah sebelum penandatanganan dokumen KUA PPAS nanti. "Memang ada catatan yang perlu kita perbaiki saja, jadi sudah sementara diperbaiki," ungkapnya. (r2)

  • Bagikan