Pemkot Surabaya Sediakan 200 Kuota Untuk Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana

  • Bagikan
Ilustrasi Balai Kota Surabaya. (Diskominfo Surabaya/Antara)

SURABAYA,TIMEX.FAJAR.CO.ID-Pemerintah Kota Surabaya sediakan kuota 200 orang pada tahap awal pelaksanaan bantuan pendidikan. Kebijakan itu untuk mencetak lulusan perguruan tinggi melalui program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.

”Kami sudah tentukan untuk kuota yang dibuka berapa, sekitar 200 orang dari keluarga miskin dibantu pendidikan sampai lulus kuliah,” kata Wali Kota Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya.

Program itu dijadwalkan mulai berjalan pada Mei atau bertepatan dengan momen Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS). Selain itu, pemkot juga meresmikan mes yang diperuntukkan bagi tempat tinggal penerima bantuan.

Saat ini, pemkot terus melakukan pendataan terhadap pemuda dari keluarga miskin yang ada. Data yang didapatkan kemudian diverifikasi supaya pelaksanaan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana bisa tepat sasaran.

”Kami mendatangi keluarga miskin untuk menentukan mana anggota keluarganya yang akan dijadikan sarjana,” ujar Eri.

Eri menjelaskan, program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana yang sedang digodok persiapannya itu, dibuka untuk memberikan jaminan kesetaraan pendidikan kepada seluruh warga Surabaya. Cara yang ditempuh Pemerintah Kota Surabaya juga bertujuan memberantas kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, pendidikan yang diprioritaskan adalah bidang vokasi. Seluruh biaya pendidikan ditanggung Pemkot Surabaya.

”Pastinya kami bekerja sama dengan tempat-tempat yang bisa memastikan setelah lulus dia bisa langsung kerja, bukan malah setelah lulus dia cari kerja,” ucap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat menyatakan, wali kota memberikan arahan bahwa pembangunan kota tak sekadar pada aspek infrastruktur. Tetapi harus menyentuh kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

”Pak Wali menginginkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang lebih utama,” ucap Irvan. (jpc/thi)

  • Bagikan